PEJABAT BPK RI INI ADALAH MUSLIM, TETAPI STATEMENNYA TIDAK MENCERMINKAN APA YANG IA ANUT...
Bahwa Pemeriksaan Dana Penyelenggaraan PILKADA Propinsi Lampung dengan Gubernurnya Syachrudin ZP yang seharusnya pada bulan Agustus 2008 diperiksa oleh BPK RI Perwakilan Propinsi Lampung dinyatakan TIDAK BERHAK BPK RI MEMERIKSANYA.
Sontak, sayapun KAGET serta MARAH BESAR.....
Saya gebrak meja kerjanya dan saya katakan:" KALAU BEGITU DANA PENYELENGGARAAN PILPRES ERA SBY DAN PILKADA SELURUH INDONESIA ITU UNTUK APA? BERARTI BPK RI TELAH MELANGGAR UNDANG-UNDANG DONG....".
Beliaupun menghindari debat dengan saya dengan menyuruh saya untuk memberikan PERATURAN PERUNDANGAN yang berlaku. Akhirnya saya serahkan beberapa Peraturan Perundangan, seperti UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH, UNDANG-UNDANG TENTANG BADAN PEMERIKSA KEUANGAN dan UNDANG-UNDANG TENTANG PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNGJAWAB KEUANGAN NEGARA serta yang lainnya.
Sontak, sayapun KAGET serta MARAH BESAR.....
Saya gebrak meja kerjanya dan saya katakan:" KALAU BEGITU DANA PENYELENGGARAAN PILPRES ERA SBY DAN PILKADA SELURUH INDONESIA ITU UNTUK APA? BERARTI BPK RI TELAH MELANGGAR UNDANG-UNDANG DONG....".
Beliaupun menghindari debat dengan saya dengan menyuruh saya untuk memberikan PERATURAN PERUNDANGAN yang berlaku. Akhirnya saya serahkan beberapa Peraturan Perundangan, seperti UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH, UNDANG-UNDANG TENTANG BADAN PEMERIKSA KEUANGAN dan UNDANG-UNDANG TENTANG PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNGJAWAB KEUANGAN NEGARA serta yang lainnya.

Tidak ada komentar:
Posting Komentar